Ketua Umum Fordem Kalbar: Jangan Ada Dusta Diantara Kita

SuaraSintang.com-Sintang: Kehadiran guru garis depan(GGD) di daerah perbatasan sintang menjadi ancaman serius bagi guru honorer karena dengan adanya GGD membuat guru honorer yang sudah mengabdi belasan tahun  terancam tak akan di angkat menjadi PNS dan terancam di berhentikan. Masa yang berkumpul di depan kantor bupati sintang menuntut agar mereka diangkat menjadi PNS karena mengingat masa pengabdian mereka jauh lebih lama dari GGD dan telah lama bertugas di daerah perbatasan dan terpencil.(jum’at,17/11/2017)

Brigita Adrianus selaku Ketua Forum Guru Honorer Sekolah Perbatasan Kecamatan Ketungau Tengah mengatakan di desa wanabakti guru honorer ada yang sudah mengabdi selama 13 tahun dan SK nya ada juga yang di keluarkan oleh kepala sekolah, Menurut saya GGD ini bagus karena mereka orang-orang yang berkualitas intinya menurut pemerintah dan memang seperti itu kenyataannya, tapi yang kita fikirkan sekang adalah rentanya kehadiran GGD itu menutup peluang-peluang di daerah, dengan kehadiran 261 itu artinya ndak baik juga GGD kalau tetap rekrutmentnya mengkesampingkan orang-orang di daerah jadi kan kita tetap terdiskriminasi.”kata Adrianus

Sambung Adrianus, nah nanti dampaknya itu kan bisa saja membunuh mental masyarakat, “karena anggapa orang di daerah percuma saja anak saya ini sarjana sampai hari ini dak ngajar”, karena dianggap pemerintah dak bisa ngajar dan dianggap dak kompeten karena tidak punya sertipikat pendidik, mohon agar pemerintah daerah agar menyuarakan ke pemerintah, nanti akan kita sampaikan ketika kita audensi di sana agar pemerintah pusat bisa merekomendasikan kampus mana di daerah kita yang memang bisa mencetak atau yang bisa mengeluarkan sertipikat pendidik.”uajrnya

harapan saya agar pemerintah daerah dapat menindak lanjuti dan bukan hanya sekedar omong-omong begitu saja, karena ini menyangkut masalah social juga di masyarakat, saya sangat ingin menghadap mentri pendidikan karena dengan begitu kita bisa berbicara langsung karena saya orang daerah saya paham teknis di sini dan saya melihat dan saya bisa berbicara banyak untuk menyuarakan kawan-kawan di sini karena kami senasib, ini banyak yang dak hadir karena faktor jalan dll.”terangnya

Kornelius nyangga selaku guru honorer di perbatasan mmengatakan saya sudah 10 tahun mengabdi mulai dari 2007 dari gaji mulai dari Rp.400.000;- /bulan dan sekarang ini sudah Rp.500.000;-/bulan dari sekian tahun mengajar hanya naik Rp.100.000;- saja,” kita sudah mengabdi selama 10 tahun, harapan kami agar pemerintah memperhatikan kami”, kalau mengingat gaji itu memang tidak cukup dan itu bukan gaji pokok, kalau kita gak ada kegiatan misalnya ndak ada ekstra, les dan sebagainya dak sampai seperti itu, Sementara harga bahan sembako di daerah saya sangat tinggi karena akses jalannya yang rusak parah tadi, saya sudah mendidik banyak murid bahkan ada yang sudah banyak yang menjadi tentara, bahkan sudah ada yang kuliah di kedokteran.”katanya

Kehadiran GGD sangat menghawatirkan kami yang guru honorer, sepertinya GGD ini di istimewakan pemerintah, jam mengajarnya harus terpenuhi semua akibatnya guru honorer kekurangan jam mengajar, kita sangat khawatir akan di singkirkan, harapan saya agar pemerintah prioritaskan dulu pengangkatan guru honorer yang sudah lama mengabdi.”ujarnya

Asisten Pemerintahan Setda Sintang,  A.Syufriadi mengatakan saya pada prinsipnya menganggap itu baik, kalau mereka dilibatkan agar nanti mereka melihat dan mendengar langsung dan ini juga akan saya sampaikan ke bupati dan saya kira pak bupati lebih bijak agar mereka dibawa tetapi tidaklah dalam jumlah yang banyak karena biasa di kemntrian juga dak mau trima jika terlalu ramai.”kata Syufriadi

Tambah Syufriadi, Pendapat pribadi saya tentang kebijakan GGD ini bagus sebenarnya, mungkin ini perlu di sosialisasikan kemudian manajemennya ini perlu di sempurnakan lah, karena mungkin ukuran mereka menerapkan ini mungkin mereka hanya mengambil data di jawa, mungkin belum tentu cocok di terapkan di sumatera, Kalimantan dan daerah lainnya, kedepan silahkan masih ada pengangkatan GGD atau yang lainnya yang di prakarsai oleh pusat, tetapi bisa mengakomodir orang daerah dan “sistem penggajian ya di bantu lah daerah jangan jadi beban APBD daerah, karena nanti menjadi suatu hal yang masalah nanti dimana daerah ini kekurangan dana” tetapi di paksakan harus menggaji GGD.”terangnya

Endi dakosta selaku ketua umum fordem kalbar mengatakan kita minta kemetrian agar cepat menentukan jadwal untuk menerima fax eksekutif, legislative, dan AMDP(Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan) ada 10 ormas yang tergabung sesuai kesepakatan di kemarin di DPRD Sintang dan di Pontianak bahwa 10 orang yang menjadi delegasi akan berangkat ke Jakarta “untuk sama-sama bejuang agar tidak ada dusta diantara kita”, kita lihat kementrian begitu sangat lamban sekali merespon persoalan ini.”ujarnya

Dalam pengamanan aksi damai yang di kawal anggota Polres Sintang dan di pimpin oleh Kabag Ops Polres Sintang Kompol Edy Haryanto mengatakan sesuai perintah Bapak Kapolres Sintang kita wajib mengawal setiap kegiatan masyarakat. Hari ini kami mengawal setiap aspirasi masyarakat dari mereka datang sampai mereka pulang, dari Kepolisian ada 100 gabungan dari sabhara, intelejen, lalulintas, bahkan kita dibantu dari pol PP.”ujar Kompol Edy Haryanto(ian)

Related Posts: