Hadir pada Musrenbang tersebut Bupati dan Walikota Se Kalbar, Kepala Bappeda Se Kalbar, Pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.
Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Abdullah Azwar Anas, S.Pd., S.S., M.Si. membuka kegiatan Musrenbang RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045 dan Musrenbang RKPD Prov Kalbar Tahun 2025.
Provinsi Kalimantan Barat sendiri telah merumuskan rancangan Visi Kalimantan Barat Tahun 2045 yakni “Kalimantan Barat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”, dimana pada tahun 2045.
Harisson Pj Gubernur Kalbar menyampaikan saat ini seluruh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Indonesia sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 untuk menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan selama periode 20 tahun ke depan yang selaras dengan Visi Indonesia Emas Tahun 2045.
"Diharapkan Peningkatan Pendapatan per Kapita yang setara dengan negara maju, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, meningkatnya daya saing daerah melalui kepemimpinan daerah yang kuat, meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan menurunnya intensitas emisi Gas Rumah Kaca menuju net zero emission. Langkah Strategis guna mewujudkan Visi jangka panjang tersebut telah dirumuskan ke dalam 8 (delapan) Misi, 17 Arah Kebijakan Pembangunan dan 45 Indikator Utama Pembangunan yang secara keseluruhan selaras dengan perwujudan strategi jangka panjang nasional tahun 2025-2045," terang Harisson.
“Sejalan dengan langkah strategis tersebut, dalam lingkup perencanaan di tingkat regional dan nasional Kalimantan Barat memilih untuk mengambil peran sebagai Beranda Depan Negara dan Pusat Industri Hijau Bernilai Tambah. Hal ini didasarkan atas potensi dan karakteristik geografis dan perekonomian Kalimantan Barat sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia” tambah Harrison
"Kami berharap dalam periodesasi RPJPD 20 (dua puluh) tahun kedepan, Kalimantan Barat dapat memiliki pusat-pusat industri hilirisasi komoditas perkebunan baik pengolahan kelapa sawit, karet maupun komoditas Tanaman pangan dan perikanan selain hilirisasi sektor pertambangan yang didukung dengan jalur distribusi logistik melalui pembangunan infrastruktur yang lengkap baik berupa transportasi kereta api yang dapat menghubungkan kami dengan daerah Ibu Kota Nusantara dan negara tetangga Malaysia dan Brunei, keberadaan jalan tol yang mampu menghubungkan daerah kawasan strategis ke pusat pertumbuhan ekonomi maupun infrastruktur pelayanan dasar lainnya yang memang menjadi kebutuhan yang belum dapat Dipenuhi dalam periode 20 (dua puluh) tahun kelakangan ini seperti infrastruktur kelistrikan dan telekomunikasi” terang Harrison. RILIS PROKOPIM.
