Kegiatan dihadiri Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Iwan Setiawan, S.E., M.M., Kababinkum TNI, Laksda TNI Kresno Buntoro, Danlantamal XII/Pontianak, Laksma TNI Agoeng Moh. Kancana, Danlanud Supadio, Marsma TNI Prasetya Halim, Kasdam XII/Tpr serta para PJU, Kaotmil II-06 Pontianak dan Kadilmil I-05 Pontianak.
Selain tatap muka langsung, penyuluhan hukum dari Babinkum TNI ini juga diikuti secara Daring oleh seluruh satuan jajaran Kodam XII/Tpr baik yang ada di wilayah Provinsi Kalbar maupun Kalteng. Sedangkan materi penyuluhan disampaikan oleh Kolonel Chk Sri Widiastuti, S.H., M.H.
Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Iwan Setiawan dalam sambutan mengatakan, penyuluhan dari Babinkum TNI ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum agar nantinya dapat menjadi
pegangan Prajurit dan PNS TNI dalam kehidupan sehari-hari dan pelaksanaan kedinasan.
Pangdam berharap dengan penyuluhan yang dilaksanakan ini, nantinya pada pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2024 para Prajurit dan PNS TNI dapat menjaga netralitas, sehingga tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh personel TNI khususnya di wilayah Kodam XII/Tpr.
Untuk itu, apabila ada hal-hal yang belum dimengerti oleh para Prajurit dn PNS TNI, Mayjen TNI Iwan Setiawan menghimbau agar ditanyakan kepada tim penyuluh dari Babinkum TNI sehingga menjadi jelas.
Ia menegaskan kepada seluruhnya untuk mewaspadai potensi-potensi dari kelompok yang akan memanfaatkan TNI termasuk dari senior atau sesepuh TNI yang punya hubungan emosional untuk menggiring TNI ikut dalam ranah kepentingan kelompoknya.
"Jangan sampai tergoda dan terpengaruh. Jaga kehormatan satuan dan TNI. Tetap pegang teguh netralitas TNI," tegas Mayjen TNI Iwan Setiawan berpesan.
Sedangkan Kababinkum TNI Laksda TNI Kresno Buntoro dalam kesempatan ini mengucapkan terimakasih atas dukungan dan bantuan dari Pangdam XII/Tpr sehingga kegiatan Babinkum TNI dapat terselenggara dengan baik.
Ia menyampaikan, penyuluhan hukum ini merupakan program dari Babinkum TNI dan perintah dari Panglima TNI. Untuk memberikan informasi terkini dan terbaru terkait hukum dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
"Sehingga dapat dijadikan pelajaran bersama agar kejadian pelanggaran itu tidak terjadi dan untuk mengantisipasi proses pesta demokrasi yang akan berjalan saat ini, khususnya Pemilu yang akan dilaksanakan secara serentak," ujar Laksda TNI Kresno Buntoro.(**)
