Beberapa orang warga Desa Linggam Permai Laporkan Kadesnya atas dugaan proyek fiktif Ke Penegak Hukum.
SUARA SINTANG
Senin, 11 Mei 2020
Sintang - Beberapa orang Tokoh Masyarakat Desa Linggam Permai, Kecamatan kayan Hilir mendatangi sekaligus menyampaikan Laporan Pengaduan Indikasi Korupsi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Linggam Permai kepihak Polres Sintang, serta Kejaksaan Negeri Sintang, Inspektorat Kabupaten Sintang, Bupati Sintang, Komisi A DPRD Sintang, dan Pemdes Kabupaten Sintang terkait adanya kegiatan Dugaan Fiktif Penggunaan Dana desa, Kepala Desa tersebut dilaporkan pada tanggal 14 April 2020 lalu
Tokoh Tokoh Masyarakat Desa Linggam Permai yang tidak mau dituliskan namanya kepada media ini,dan Tim pada 11/05/2020, mengata, Kami telah melaporkan Kepala Desa Linggam Permai pada tanggal 14 April 2020 lalu, terkait dengan Kegiatan Fisik dana Desa ditahun 2019 yang diduga tidak dilaksanakan alias Fiktif, Didalam RAB Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ada tertulis diperuntukan bagi Pembangunan/Rehabilitasi peningkatan sarana dan prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa atau Tribun dan Lapangan Sepak Bola 6 X 20 Meter dengan Biaya Rp 380.000.000 Rupiah, Pembangunan Fisik MCK atau WC sebesar Rp 10.000.000 Rupiah, Pengadaan Panel Listrik Tenaga Surya sebesar Rp 5.500.000 Rupiah diduga Fiktif, Tangga Mandi atau tangga Jamban juga belum ada, dan masih banyak lagi yang bermasalah,kata salah seorang dari antara tokoh masyarakat yang membuat laporan.dan tidak bersedia dituliskan,nama nya
"Maka dari itu Kami memohon dengan hormat agar pihak Kepolisian Sintang dan Kejaksaan Negeri Sintang , untuk menindak lanjuti laporan dari kami masyarakat Desa Linggam Permai, agar menjadi efek jera bagi yang lainnya yang ingin mencoba coba melakukan korupsi, ungkap Para Tokoh masyarakat Desa Linggam Permai.
 |
| Photo : Lapangan Bola Desa Linggam Permai |
Sementara Ditempat Terpisah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang Herkolanus Roni menyampaikan bahwa Pihaknya tidak memiliki Kewenangan memeriksa Fisik Kegiatan Dana Desa, Tugas Kami melakukan Verifikasi Berkas Pengajuan APBDES dan Administrasi Pencairan, Itu Kewenangan Inspektorat BPKP dan BPK", tegas Roni saat dihubungi lewat Selular miliknya 28 /4/2020.
Media ini bersama media lainnya berusaha menghubungi Kepala Desa Linggam Permai Bapak Markus selalu menghindar, tidak bisa dihubungi langsung. (red.tim)
