"Saya atas nama pemerintah menyampaikan permohonan maaf ketika kepala sekolah harus tinggal di tempat yang sangat tidak layak," kata Melkianus, ketika dihubungi media ini.
Melkianus menceritakan menyempatkan diri meninjau langsung kondisi SMPN 7 Ketungau Hulu saat itu dan sempat menerima laporan masyarakat. Wabup yang baru dilantik menggantikan mendiang Sudiyanto ini melihat langsung kondisi rill di lapangan. Dia prihatin, terutama rumah dinas guru yang sama sekali belum tersedia. Dan sedih karena kepala sekolah tinggal di rumah tak layak huni.
"Kita sangat prihatin dengan kondisi SMPN-7 Ketungau Hulu dan kondisi perumahan guru sama sekali tidak ada. Rumah dinas kepala sekolah tidak layak," ungkap Melkianus
SMPN 7 Ketungau Hulu, juga kurang lokal. Saat ini hanya 3 lokal kelas tersedia. Ditambah lagi, meubelernya juga memprihatinkan.
"Memang kelasnya tidak cukup. Ruang kelas yang ada 3 kemudian mereka belajar di teras, sangat tidak layak," katanya.
Melki meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menganggarkan terutama perumahan layak untuk guru dan penambahan lokal kelas.
"Kita minta penambahan ruang kelas tersebut minimal 3 kelas. Kalaupun tidak mampu 3 kelas, harus ada 2 kelas. Kita meminta kepada dinas terkait, paling tidak harus dianggarkan segera terutama terkait dengan perumahan guru tentu mengacu ke aturan, selama tidak bertentangan dengan aturan kita minta diadakan perumahan Dinas guru. Kedua kita juga minta ditambah lokal kelas dan meubeler karena kondisinya juga memperhatikan," harap Melkianus.
Perumahan guru dinilai Melkianus harus menjadi skala perioritas. Selain itu, Melkianus juga meminta agar kepala sekolah proaktif melaporkan kebutuhan sekolah ke dinas pendidikan supaya dapat diakomodir.
"Kita mohon tahun depan wajib dianggarkan terutama untuk perumahan guru. Skala perioritas perumahan guru, kepsek tinggal di rumah tidak layak. Kita minta juga kepsek harus proaktif jangan sampai tidak melaporkan bahwa mereka membutuhkan ruang kelas dan perumahan guru. Jangan hanya menunggu. Kita juga minta pemerintah desa ambil bagian, jadi tanggungjawab bersama," tegas Melkianus.(Red)
