Sintang - Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Yosepha Hasnah membuka Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang di Aula Bappeda Kabupaten Sintang pada Senin, 8 Agustus 2022.
Yosepha Hasnah menyampaikan bahwa Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang merupakan hal yang baru sehingga memerlukan koordinasi dan komunikasi yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dan anggota Forum PKP yang berasal dari organisasi diluar Pemkab Sintang.
"Pemkab Sintang terus mendorong agar pemerintah desa bisa membuat anggaran di APBDes untuk kegiatan sanitasi. Harapan kami adalah fasilitas air bersih dan kebersihan lingkungan pemukiman di desa, gerakannya mulai dari desa dan kemudian diperkuat oleh Pemkab Sintang dan NGO" terang Yosepha Hasnah
“kegiatan ini untuk merumuskan dan memperkuat peran Pokja PKP dan Forum PKP di masa depan. Saya berharap sesama OPD saling berkolaborasi dengan NGO dan Akademisi untuk mengatasi pemukiman kumuh, sanitasi dan stunting” terang Yosepha Hasnah
“dengan adanya Pokja PKP dan Forum PKP ini, pembangunan pemukiman kumuh, sanitasi dan stunting semakin sinkron dan sinergi. Kita mencatat, ada 71 lokasi kumuh yang harus kita tangani di Kabupaten Sintang dengan luasan mencapai 1.645 hektar. Itu lumayan luas. Ini yang harus kita diskusikan untuk menyelesaikannya” terang Yosepha Hasnah
“anggota Pokja saya minta aktif untuk mengambil langkah nyata untuk mengatasi permukiman kumuh ini. Diskusi yang terjadi saya harapkan menghasilkan solusi dan program yang bisa diterapkan dilapangan” tambah Yosepha Hasnah
Kartiyus Kepala Bappeda yang juga Ketua Pelaksana Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang menyampaikan secara kelembagaan memang usaha untuk mengatasi kawasan kumuh yang belum maksimal maka perlu sekali sinkronisasi antar lembaga.
"kita harus mengakui, program untuk mengatasi kawasan kumuh ini, antar OPD belum saling mendukung. Dengan adanya Pokja PKP ini, saya minta mulai 2023 semua sinergi dan saling membantu. Desa atau lokasi yang menjadi tujuan pengentasan kawasan kumuh, kita keroyok. Dinas Perkim melakukan ini, Dinas PU melakukan ini, Dinas Kesehatan melakukan itu. Focus pada desa yang menjadi sasaran kita. Sehingga jumlah desa yang dianggap kumuh berkurang dan program menjadi berhasil” beber Kartiyus
“2023 harus sinergi antar lembaga. Tidak ada lagi berjalan masing-masing. Termasuk sinergi dengan PDAM dan PLN. Di Sintang ini masih ada 173 desa yang belum menikmati listrik negara. Tahun ini hanya 6 desa yang dapat jaringan PLN” terang Kartiyus (Red)
Previous
« Prev Post
« Prev Post
Next
Next Post »
Next Post »