HEADLINE NEWS

Kategori

BUKA RAKOR PGRI KETUNGAU HILIR, JAROT INGATKAN TUGAS PGRI.

Sintang -  Bupati Sintang, Jarot Winarno, membuka kegiatan rapat koordinasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Ketungau Hilir tahun 2020, di Halaman SMA Negeri 1 Ketungau Hilir, Desa Beloh Mulyo, Kec. Ketungau Hilir, Selasa (25/8/2020).

Rakor PGRI Kec. Ketungau Hilir ini mengusung tema "mewujudkan PGRI sebagai organisasi profesi yang solid dan berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan abad ke-21 di Kab. Sintang".

Turut hadir pada kegiatan ini Anggota Komisi C DPRD Kab. Sintang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang, Ketua PGRI Kab. Sintang, unsur Forkopimcam Ketungau Hilir, para peserta rakor dan tamu undangan lainnya. 
Dalam sambutannya Jarot Winarno mengatakan Pemkab Sintang sangat menyambut baik atas terselenggaranya rakor PGRI Kec. Ketungau Hilir ini. Jarot menilai keberadaan PGRI begitu special dan penting, karena merupakan mitra strategis pemerintah dalam dunia pendidikan. Menurut Jarot tugas PGRI ada 4, yakni berhimpun meningkatkan kualitas, menjaga etika profesi, melindungi anggota dan mampu mensejahterakan guru.

"Berhimpun atau berkumpul untuk meningkatkan kualitas anggota, kualitas guru supaya proses belajar mengajar tu makin bagus, kemudian kualitas pendidikan kita pun makin meningkat, pemerataan pendidikan juga meningkat"kata Jarot.

Kemudian lanjut Jarot, sebagai organisasi, PGRI wajib menjaga etika profesi baik dalam kegiatab sehari-hari di masyarakat maupun dalam dunia kerja. "Misal jangan sampai ada punggutan liar di sekolah segala macam, gubernur bilang tidak boleh ada punggutan macam-macam. Ada satu sekolah meminta punggutan, kita nd tipis telinga, kita tanya dengan dinas pendidikan, kita tanya dengan guru yang lain, dengan PGRI, benar nda. Itulah salah satu etika profesi yang di jaga"beber Jarot. 

"wajib melindungi anggotanya, jadi kalau anggota punya masalah, harus di perlakukan secara adil, dan harus mampu mensejahterakan guru"tambah Jarot.

Selain itu, Jarot juga mengingatkan agar para guru mengakrabkan diri dengan teknologi, karena kalau tidak, pasti akan ketinggalan. "Saya ingatkan, mari kita para guru terus meningkatkan pengetahuan kita mengakrabkan diri dengan teknologi, kita jadikan tantangan sekarang ini di masa pandemi global corona"ujar Jarot

Bahkan, hal tersebut kata Jarot menjadi kesempatan untuk kompak membahas sama-sama model merdeka belajar di tengah pandemi corona, model merdeka belajar di desa-desa yang tidak ada jaringan internet di tengan masa pandemi corona seperti apa. "Keluarkan konsep, beban kurikulum mesti di kurangi, cari yang substansial saja, jangan jadi beban berat buat kita, itulah yang di harapkan dari rakor ini"pesan Jarot.

"Yang jelas para guru tidak sendirian, apapun permasalahan tetap kami tampung, tetap kita ikuti, kemudian kita harap rakor ini bisa berjalan dengan baik. Mendapatkan hasil yang nantinya bisa di sampaikan ke pemkab, sehingga kedepan bisa di bahas bersama-sama"ungkap Jarot.

Ketua PGRI Kec. Ketungau Hilir, Juniwan mengatakan saat Kecamatan Ketungau Hilir sangar kekurangan jumlah guru, dimana yang paling ialag guru honorer dan guru kontrak di bandingkan dengan yang ASN. 

"Kami juga mengalami kekurangan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan baik gedung sekolah, perpustakaan, rumad dinas guru dan lainnya"beber Juniwan. 

Selain itu juga lanjut Juniwan, sekolah-sekolah di Kecamatan Ketungau Hilir ini pada umumnya memiliki jumlah murid yang sedikit atau lebih dari 50% sekolah di Ketungau Hilir ini muridnya sedikit.

"Ada yang muridnya 25 orang satu SD pak, jadi muridnya yang diatas 100 itu hanya ada beberapa sekolah"jelas Juniwan.

Sehingga hal tersebut di sampaikannya berpengaruh terhadap penerimaan dana BOS, dimana dana BOS yang di terima itu sedikit kalau jumlah muridnya sedikit. Sehingga hal itu berdampak terhadap angara operasional sekolah menjadi minim, hal itu pun sering menjadi keluhan para kepala sekolah. "Kami berharap dana bosda akan ada kembali pak, kami yakin pemerintah daerah dan DPRD memiliki kewenangan mengadakan mengadakan kembali dana bosda tersebut"ujar Juniwan. 

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Kab. Sintang, Melkianus mengatakan untuk dana bosda selama hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang ada, maka pihaknya akan siap menindak lanjuti bersama pemerintah daerah. 

"Terkait guru honor, kami juga sudah sepakat dalam pembahasan kami di DPRD, untuk insentif bagi para guru yang non kontrak, di bantu melalui APBD jumlah 100 ribu perbulan, pasti akan diadakan, itu dibayarkan seperti tahun lalu, di bulab desember atau akhir tahun"jelas Melkianus.

Melkianus pun memastikan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan hal-hal yang sangat prinsip terkait untuk para guru. Ia juga meminta ketika ada hal-hal yang ingin di sampaikan oleh para guru, sampaikan lah kepada pihaknya sesuai ketentuan yang ada misal melalui forum audiensi sehingga bisa di selesaikan bersama-sama. 
"Kepada bapak/ibu semua, kalau ada hal yang kurang pas di mata, kita bicarakan bersama, kita lakukan audiensi, jangan langsung demo-demo, karena ada jalurnya, PGRI ni kan forum untuk para guru"pesan Melkianus.(Red)

Previous
« Prev Post