Sintang - Penjabat Sementara Bupati Sintang yang diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang Drs. Budi Harto, M. Si menjadi narasumber dalam Dialog Bincang 56 TVRI Kalimantan Barat di Pendopo Bupati Sintang pada Rabu, 25 November 2020.
Turut menjadi narasumber pada dialog yang membahas pelaksanaan pilkada tersebut, Fransiskus Ancis Ketua Bawaslu Kabupaten Sintang dan Ketua Divisi Hukum KPU Sintang AV Tian.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang Budi Harto menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih, Pemkab Sintang selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak takut datang ke TPS pada 9 Desember 2020.
Dalam kunjungan kerja, pertemuan dan rapat. Kami selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan harapan masyarakat tidak takut untuk menggunakan hak pilihnya meskipun pilkada dilaksanakan di tengah pandemi covid-19.
Pemkab Sintang sudah luar biasa dalam menangani penyebaran covid-19” terang Budi Harto
“mari kita semua menciptakan suasana Kabupaten Sintang yang aman, damai dan sehat menjelang, saat pencoblosan dan setelah pencoblosan.
Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang yang sudah mempunyai hak pilih. Jangan ragu dan takut untuk datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Karena pelaksanaan pencoblosan sudah sesuai dengan standar dan protokol kesehatan. Kepada pasangan calon beserta timnya agar siap menang dan siap kalah. Jangan hanya siap menang tetapi tidak siap kalah.
Keamanan dan ketentraman menjadi tanggungjawab seluruh masyarakat termasuk paslon dan timnya” terang Budi Harto
Ketua Divisi Hukum KPU Sintang AV Tian menjelaskan bahwa persiapan KPU Kabupaten Sintang sudah mencapai 80 persen dan saat ini sedang melakukan packing logistik untuk masing-masing kecamatan, desa dan TPS.
Pelipatan kertas suara sudah selesai. Saat ini sedang pengepakan logistik untuk dimasukan kedalam kotak suara untuk kemudian siap di kirim.
Tanggal 5 Desember 2020 sudah mulai di distribusikan untuk kecamatan yang jauh. Terakhir tanggal 8 Desember 2020 di distribusikann untuk Kecamatan Sintang.
Logistik selalu dijaga ketat oleh anggota Polri dan internal KPU. Tidak ada hari dan jam yang kosong dari penjagaan” terang AV Tian
Kabupaten Sintang memiliki 1. 186 TPS dan disetiap TPS ada 7 petugas KPPS dan 2 pertahanan sipil. Total ada 9 petugas per TPS saat ini sudah dan sedang menjalani rapid tes di Puskesmas.
Kami menargetkan lebih dari 75 persen partisipasi pemilih dan kami sudah gencar melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula dan masyarakat. Kami sudah sosialisasikan. ke kecamatan. PPK dan KPPS juga sudah kami instruksikan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang sudah menggunakan hak pilih dan supaya tingkat partisipasi pemilih pada pilkada. Bahkan kami juga minta mereka melakukan sosialisasi tentang 12 kebiasaan baru saat berada di TPS seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
Dalam formulir C Kehadiran sudah ditentukan yang bersangkutan harus datang jam berapa di TPS untuk menghindari kerumunan. Di TPS semua wajib menjalankan protokol kesehatan. Kursi juga sudah diatur jaraknya. Satu TPS maksimal 500 pemilih. Dan sedikit sekali TPS yang memiliki DPT mencapai 500. Kami juga memastikan petugas TPS sehat dan menjalankan protokol kesehatan dengan ketat sehingga masyarakat jangan ragu dan takut untuk datang ke TPS. kalau seseorang pemilih memiliki suhu tubuhnya diatas normal akan ada bilik khusus. Kalau yang positif covid-19, kita akan jemput bola ke tempat perawatan” tambah AV Tian
Fransiskus Ancis Ketua Bawaslu Kabupaten Sintang menyampaikan pihaknya melakukan pengawasan dengan mendahulukan pencegahan pelanggaran. “kami mengutamakan pencegahan. Selama masa kampanye ini, kami sudah mengeluarkan satu pelanggaran tertulis kepada pasangan calon. Namun, setelah surat keluar, terjadi hujan, sehingga mereka bubar dengan sendiri. Surat teguran tetap kami keluarkan. Paslon dan penanggungjawab sangat kooperatif dan tidak melakukan pelanggaran kembali.
Jajaran Bawaslu Kabupaten Sintang secara keseluruhan sampai ke tingkat TPS berjumlah 1. 639 orang. Artinya pengawas itu ada di 1. 186 TPS, 391 desa dan 14 kecamatan dan 5 ada di kabupaten. Kami ingin memastikan kelancaran proses pilkada ini dengan menerapkan protokol kesehatan sehingga tidak mucul kluster pilkada. Kami akan berupaya agar tidak ada penumpukan pemilih di TPS.
Kami hanya mengurai kerumunan dan tidak boleh membubarkan kerumuman di TPS karena memilih itu adalah hak konstitusi warga” terang Fransiskus Ancis ( Red)
Previous
« Prev Post
« Prev Post
Next
Next Post »
Next Post »
