SuaraSintang.com,SINTANG- Sulitnya memperoleh Kartu Identitas Penduduk Elektronisk
(E-KTP) masih di jumpai di Kabupaten Sintang. Selain urusan birokrasi yang
berbelit-belit, masyarakat harus merogoh biaya jutaan rupiah untuk sekadar
datang ke kota demi mendapatkan sekeping identitas.
“Namanya negara birokrasi ya mudah berbelit
belit dan sulit. Ya ndak usah lah
buat proses perizinan, buat KTP saja susah sekarang,” kata Heri Jambri Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, 17 April 2018.
Menurut Heri, kartu identitas merupakan hak
yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Dan pemerintah kata dia, harus
bertanggungjawab untuk memfasilitasinya agar proses untuk E-KTP itu dapat mudah
didapatkan.
“Itu aja yang gampang yang menjadi hak warga
negara ber Ktp. Ini kewajiban yang harus dimiliki oleh warga negara. Tapi
faktanya sekarang berapa banyak orang yang punya KTP,” sesal Heri.
Heri menilai, sulitnya memperoleh KTP lantaran
birokrasi yang berbelit-belit. Heri menilai, keadaan ini justru pemerintah
dianggap tidak bertanggungjawab. “Karena itu tadi sulitkan birokrasi membuat
susah dapat KTP. Jadi negara saja tidak mengaku warganya sndiri, pemerintah
tidak bertanggungjawab,” katanya.
Seharusnya kata Heri, pemerintah datang ke
masyarakat di daerah perbatasan dan daerah tertinggal di pedalaman. Dengan
demikian, masyarakat akan merasa jika mereka merasakan sentuhan langsung
pelayanan pemerintah dalam hal kepemilikan identitas penduduk. Selama ini kata
Heri, pola jemput bola perekaman E-KTP di daerah belum maksimal.
“Pemerintah jangan mempersulit. Ada masarakat
datang baru rekam, mereka tidak pergi jemput bola,” ujar Heri.
Masyarakat di pedalaman seperti Serawai dan
Ambalau juga wilayah perbatasan di Kabupaten Sintang menurut Heri sulit
mendapatkan kartu identitas. Selain jarak yang jauh menuju kota kabupaten,
biaya yang paling memberatkan masyarakat.
“Seperti yang terjadi saat ini, selama ini
kita bayangkan orang mau buat KTP nilainya berapa, paling tidak 1-2 juta, bisa
saya hitung. Berangkat ke sintang dari amabalau buat rekaman, dari senaning ke
sintang, berapa harga transpotrasinya hitung berapa,” jelasnya.
Birokrasi yang berbelit belit ditambah biaya yang
mahal bagi masyarakat untuk memperoleh kartu identitas tersebut Heri menganggap
pemerintah membiarkan “kejahatan” terjadi terhadap warganya. “Artinya
pemerintah juga sudah membiarkan terjadi kejahatan di sini terhadap warganya.
Tidak ada tanggungjawab pemerintah. (akibatnya) Kalau semua orang lalu berpikir
negatif tentang negara ini, negara bubar. Ketika rakyat merasa tidak bernegara
lagi sudah merasa susah ya mau apa. Kan itu kuncinya,” tukasnya.//Sg.
Previous
« Prev Post
« Prev Post
Next
Next Post »
Next Post »